jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) kembali bersengketa dengan KPU, setelah sebelumnya sempat berperkara karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.
Sengketa kali ini terkait ditolaknya verifikasi berkas bakal calon anggota DPR di 24 daerah pemilihan (dapil) dari 80 dapil yang didaftarkan PBB ke KPU, 17 Juli lalu.
Gugatan dilayangkan PBB ke Bawaslu, Rabu (25/7) kemarin. PBB diketahui kembali datang ke kantor Bawaslu, Kamis (26/7) untuk melengkapi berkas pengajuan sengketa.
Menurut Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, PBB sebenarnya telah menyerahkan berkas bacaleg di 80 dapil, pada akhir masa pendaftaran.
Semua persyaratan sudah lengkap, kecuali berkas bacaleg di 24 dapil masih ada kekurangan karena laman sistem informasi pencalonan (Silon) yang dikelola KPU sering bermasalah, sehingga pencetakan ke dalam hardcopy menjadi terlambat.
Keterlambatan penyerahan kekurangan berkas hanya 20 menit. Namun karena melewati batas akhir pendaftaran, KPU menolak melakukan verifikasi.
Padahal, PBB telah memasukkan seluruh data softcopynya ke dalam Silon KPU.
"KPU seperti sengaja membuat aturan berbelit-belit tanpa mau menyadari bahwa sistem IT mereka sejak awal bermasalah," ujar Yusril di Jakarta, Jumat (27/7)
-
Jumat, 27 Juli 2018
Presiden Ingatkan Aparatur Negara Jaga Integritas -
Jumat, 27 Juli 2018
Nova Elisa Ketakukan dan Teriak Saat Nonton Film Horornya Sendiri -
Jumat, 27 Juli 2018
Sidang Perdana Perselisihan Pilkada Kota Madiun -
Kamis, 26 Juli 2018
Jokowi: Pasar Tradisional Masih Jadi Pilihan Jika... -
Kamis, 26 Juli 2018
Prediksi dan Rekor Pertemuan Persebaya vs Persib -
Kamis, 26 Juli 2018
Hamil 9 Bulan, Mytha Lestari Tetap Nyanyi -
Kamis, 26 Juli 2018
Tata Janeeta Rencanakan Bulan Madu ke Eropa -
Kamis, 26 Juli 2018
Pandji Pragiwaksono, Gak Harus Tenar Untuk Bikin Tur Dunia
No comments:
Post a Comment