
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari The Initiative Institute Fadel Basrianto mengatakan, uji materi UU Pemilu tentang masa jabatan presiden-wakil presiden, kental dengan kepentingan pihak di lingkaran Jusuf Kalla yang berharap dapat pengaruh kekuasaan.
“Saya kira mereka (pihak lingkaran Jusuf Kalla) akan kena dampaknya. Tidak ada lagi yang melindungi mereka dan mereka akan kesulitan mengakses sumber kekuasaan negara. Makanya mereka mendorong JK untuk maju lagi,” ujar Fadel di Jakarta, Rabu (25/7).
Menurut Fadel, semua pihak seharusnya memahami keinginan JK untuk berhenti dari panggung politik nasional. Sebagaimana pernah disampaikan JK, ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan cucunya setelah tidak lagi menjadi wapres.
Ia mengingatkan, Pasal 7 UUD 1945 sangat jelas disebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Karena itu, sangat janggal masih saja ada pihak yang melakukan uji materi UU Pemilu tentang masa jabatan presiden-wakil presiden. Apalagi JK didukung hingga bersedia menjadi pihak terkait dalam uji materi tersebut.
“Orang-orang yang mengajukan judicial review sekarang adalah lingkaran JK yang menginginkan JK tetap punya pengaruh, meski JK sudah tidak mau lagi,” katanya.
Secara terpisah, dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Saiful Mujani menyampaikan, MK tak berwenang menilai konstitusi yang jelas mengatakan presiden dan wakil presiden hanya boleh dijabat maksimal dua kali.
"Kalau UUD bilang hanya boleh dua kali, ya dua kali. Ini sudah sangat jelas, dan tidak membutuhkan tafsir lain,” katanya.
-
Rabu, 25 Juli 2018
Viral, Polisi Setop Pemotor Bonceng 3, Ternyata Bawa Jenazah -
Rabu, 25 Juli 2018
BMAPtech Terus Dorong Transformasi Digital di Indonesia -
Rabu, 25 Juli 2018
Ini Rute Tour Dunia Stand Up Pandji Pragiwaksono -
Rabu, 25 Juli 2018
Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol Koalisi, Membahas... -
Rabu, 25 Juli 2018
Ketua Bawaslu Melaporkan Catatan Pelanggaran ke Jokowi -
Rabu, 25 Juli 2018
KPK Garap Inneke Lagi untuk Kasus Suap Sukamiskin -
Rabu, 25 Juli 2018
JFlow Minta Netizen Berhenti Menghujat Denada di Media Sosial -
Selasa, 24 Juli 2018
Survei Median : Cak Imin Cocok Dampingi Jokowi
No comments:
Post a Comment